Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Tahura Ir.H.Djuanda

Masyarakat mitra polisi hutan adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang bermitra dengan polisi hutan (polhut) untuk membantu perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari kegiatan yang dilarang di kawasan hutan lindung.
Kerjasama antara pihak pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat lokal diyakini merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan pengelolaan kawasan konservasi dalam jangka panjang. Kerjasama tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Khusus untuk peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan telah disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan aturan ini, masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan hutan. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP).

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Perlindungan Hutan, perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutandi dalam dan diluar kawasan hutan hutan serta hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak hak negara, masyarakat, dan perorangan atash hutan. Kawasan hutan hasul hutan, inventasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

MMP yang bergerak di Tahura Ir.H,Djuanda dalam melaksanakan kegiatan meliputi : 

1. Perlindungan dan Pengamanan Hutan : membantu dalam menjaga kawasan hutan dari  

   kerusakan dan gangguan, seperti perambahan hutan, pencurian kayu, perburuan satwa 

   liar, pengerusakan dan pergesaran patok batas,

2. Pencegahan kebakaran hutan : membantu dalam upaya pencegahan dan pemadaman 

   dini kebakaran hutan.

3. Patroli bersama untuk memantau kondisi dan melaporkan aktifitas yang mencurigakan,

4. Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat, berperan aktif dalam memberikan penyuluhan  

   kepada masyarakat sekitar pentingnya konservasi hutan dan aturan aturan kehutanan,

5. Mitigasi konfkik, membantu mengelola dan mengurangi konflik antara masyarakat 

   dengan satwa liar atau konflik tenurial di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Kawasan Tahura Ir.H.Djuanda yang mempunyai luas 528,393 Ha secara administrasi berbatasan dengan 7 Desa dan 2 Kelurahan diantaranya : Desa Mekarwangi, Desa Langensari, Desa Wangunharja, dan Desa Cibodas di Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat, Desa Ciburial dan Desa Cimenyan di Kec CImenyan Kab, Bandung, Kelurahan Dago Kec. Coblong, dan Kelurahan Ciumbuleuit Kec. CIdadap Kota Bandung, dari masing-masing desa terdapat perwakilan untuk menjadi anggota MMP Tahura Ir.H.Djuanda dengan total anggota ada 18 orang.

Adapun tugas tugas MMP di Tahura Ir.H.Djuanda sesuai dengan aturan Permenhut no. 56 Tahun 2014 tentang Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dengan kewajiban utamanya menjaga sarana dan prasarana perlindungan hutan bersama resort (sub unit) sebagai fasilitator sekaligus media penyuluh di desa penyangga, dan yang terpenting adalah sebagai mitra perlindungan dan pengamanan hutan bagi Tahura Ir.H.Djuanda, TNI/Polri maupun stakholder yang lainnya. adapun tugas yang dilakukan melaksanakan penyulaman tanaman, serta perbanyakan tanaman di persemaian.

Dokumentasi kegiatan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di Tahura Ir.H.Djuanda


Apel Siaga


Pemeriksaan Pal Batas Kawasan


Pemeliharaan Bibit Tanaman di Persemaian


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengembangan Bambu di CDK IV Prov Jawa Barat

Gambar
Pengembangan Bambu di Kabupaten Cianjur Bambu sebagai salah satu hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mempunyai potensi besar untuk mengganti/mengurangi  bagi industri berbasis bahan kayu. Pengurangan penggunaan kayu sebagai bahan baku dapat meningkatkan kualitas lingkungan hutan dan kualitas kayu secara tidak langsung. Bambu juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber makanan, terutama untuk tunas bambu/rebung. Keanekaragaman jenis bambu di Indonesia cukup dibanggakan karena 10 % dari jenis bambu yang ada di dunia ada di Indonesia sekitar 104 jenis dari 1250 jenis bambu Budidaya bambu mudah untuk dilakukan salah satunya dengan penanaman yang dilakukan dapat digunakan/dipanen berkali-kali tanpa menghilangkan seluruh tegakan rumpunnya. Pada tahun 20 1 5 Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV bekerja sama dengan kelompok tani yang berlokasi di dua desa dan dua kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur melakukan pengembang bambu, lokasi yang pengembangan bambu berada d...
Baca selengkapnya

Hutan Pantai Cianjur di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV

Gambar
Hutan pantai merupakan salah satu sistem ekosistem yang berada di pesisir pantai. keberadaan hutan pantai dibutuhkan pada kondisi pesisir berpasir, atau pesisir yang tidak bisa bisa tanami dengan tanaman bakau/mangrove. kondisi pesisir pantai yang berada di cianjur selatan  sekitar 40-60 % berpasir sehingga potensi tanaman sangat sedikit, ditumbuhi oleh rumput liar, tumbuhan berduri, pandan liar. kondisi seperti ini yang menjadi daya tarik pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi di pesisir pantai cianjur selatan untuk di dikembangkan menjadi hutan pantai. sebagai percontohan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Provinsi Kehutanan melaksnakan penanaman di lahan pesisir pantai untuk di jadikan hutan pantai yang dilaksanakan di Desa Cidamar Kec, Cidaun, Desa Sinar Laut dan Desa Tanjung Sari Kec. Agrabinta. Awal Penanaman Tahun 2015 Pengembangan Hutan Pantai di daerah tersebut mencakup luasan sekitar 15 Ha dengan potensi tanaman yang ditanam berupa Cemara Lau...
Baca selengkapnya

Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat

Gambar
Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di lahan kritis dan lahan kosong merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi suatu area yang berada di Daerah Aliran Sungai. Melalui kegiatan RHL diharapan dapat memulihkan kondisi DAS menjadi optimal sebagai pengatur tata air, sehingga dapat mengurangi terjadinya bencana (banjir, longsor, erosi). Adapun salah satu kegiatan RHL yaitu Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.  Kondisi Lahan Kritis Adapun Landasan hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan terdiri atas : Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan No.01/Menhut-II/2004 tentang pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry; Permenhut P.16/Menhut-II/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ...
Baca selengkapnya